SELATPANJANG(RIAUPOS.CO) - Menjawab ancaman Bupati Kepulauan Meranti HM Adil SH, PT Energi Mega Persada (EMP) Malacca Strait SA keluarkan keterangan pers. Hal ini disampaikan oleh GPA Manager EMP Amru Mahali, Selasa (5/10) pagi.
Terhadap komitmen mereka dalam membantu peningkatan pembangunan daerah khusus wilayah operasionalnya, Amrul mengaku EMP telah menjalani program yang dianggap masuk dalam skala prioritas oleh perusahaannya melalui CSR.
Mulai dari program di bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan ikut serta membantu kegiatan keagamaan dan hari hari besar lainnya. Termasuk ikut mendukung program-program yang mengarah kepada tujuh program strategis bupati.
Namun sebagai perusahaan yang beroperasi di sejumlah kabupaten di Riau termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti, EMP berkomitmen untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah ikut membangun sesuai dengan kemampuan dan kapasitas perusahaan meraka.
"Kami juga akan berupaya berkoordinasi kembali dengan SKK Migas untuk pengajuan anggaran. Langkah yang sama juga akan dilakukan bersama pemda sebagai perpanjangan tangan Bupati Kepulauan Meranti H M Adil,"ujarnya.
Lanjut menjawab keinginan kepala daerah agar EMP berkantor di Kepulauan Meranti, Amru menegaskan selaku MKKS yang beroperasi enam kabupaten di Riau, termasuk di Meranti, mereka hanya memiliki kantor di Jakarta dan kantor perwakilan di ibukota Provinsi Riau yakni di Pekanbaru.
"Sementara di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini yang tersedia adalah fasilitas operasi dan camp buat pekerja, di Kecamatan Merbau. Namun EMP senantiasa siap berkomunikasi dengan seluruh stakeholders,"ujarnya.
Begitu juga soal rencana bupati untuk mengevaluasi perbup yang berkaitan dengan ganti rugi lahan yang dinilai terlalu murah, ia mendukung dan akan mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Termasuk jika nantinya ada penyesuaian harga dan lain sebagainya.
Sebelum ini Bupati Kepulauan Meranti, Riau, H M Adil SH minta komitmen Energi Mega Persada (EMP) Malacca Strait SA ikut serta pembangunan daerah yang ia pimpin.
Jika tidak, maka orang nomor satu di Meranti tersebut mengaku tidak akan segan-segan mengeluarkan rekomendasi, agar izinnya perusahaan terkait ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Tak tanggung-tanggung, rekomendasi dalam bentuk upaya pencabutan izin.
"Kalau tak mau bantu kita bangun daerah, saya akan keluarkan rekomendasi untuk dicabut saja izinnya ke pusat. Kita mau mereka komitmen bangun daerah,"tegasnya pekan lalu (2/10).
Menurutnya, peran perusahaan harus bisa bersinergi dengan pemerintah dalam rangka membangun daerah. Untuk itu ia tidak ingin pihak EMP Malacca Strait SA hanya mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) di Meranti saja, tanpa memperdulikan lingkungan dan daerah.
Apalagi kewajiban tersebut sudah termaktub dalam UUD 1945, dimana Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pasalnya Adil membeberkan telah mendengar keluhan terhadap belum adanya kontribusi perusahaan migas tersebut, terutama di wilayah operasionalnya. Seperti yang dikeluhkan Kepala Desa Lalang Tanjung, Muhammad Anas, pekan lalu.
"Kita akan segera panggil perusahaan yang tidak berkomitmen untuk membangun Meranti. Jangan seenaknya saja mengambil hasil bumi dan tidak peduli terhadap daerah (Meranti). Kita juga akan mengevaluasi Perbup tentang ganti rugi lahan-lahan yang dieksploitasi oleh PT EMP,"ujar Adil.
Tak hanya itu, bupati juga meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di Kepulauan Meranti agar memiliki kantor di ibukota kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
"Seluruh perusahaan besar di Meranti ini wajib berkantor di kabupaten. Ngapain kita harus panggil mereka, kita yang harus ke sana. Seharusnya mereka yang kemari. Jadi ketika ada acara mereka harus hadir. Itu tanggung jawab mereka jika mau beroperasi di Meranti,"terangnya.(wir)
